Simak rekrutmen PPPK Kemenham 2026: Syarat dan jadwal pelaksanaan

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tengah membuka kesempatan bagi talenta terbaik bangsa untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk Tahun Anggaran 2025.

Perlu diketahui, meskipun ditujukan untuk tahun anggaran 2025, seluruh rangkaian seleksi PPPK KemenHAM baru akan digelar pada awal 2026. Karena itu, durasi waktu yang lebih panjang ini dapat dimanfaatkan oleh calon peserta untuk mematangkan persiapan administrasi dan pemahaman regulasi.

Di samping hal tersebut, proses rekrutmen ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam membangun struktur yang solid untuk fokus pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Mengingat ketatnya persaingan dan tingginya minat pelamar, calon peserta perlu memahami syarat administrasi dan mencatat jadwal pendaftaran.

Berdasarkan pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025, berikut syarat dan jadwal pelaksanaan seleksi PPPK KemenHAM 2026:

Persyaratan umum peserta Seleksi PPPK KemenHAM 2026

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, serta NKRI.
2. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran.
3. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun terkait bidang tugas jabatan yang dilamar.
4. Tidak pernah dipenjara selama 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan hukum tetap.
5. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, baik sebagai ASN, TNI, Polri, maupun pegawai swasta/BUMN/BUMD.
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit TNI, atau Anggota Polri.
7. Bukan anggota maupun pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Tidak pernah melakukan ataupun terlibat dalam tindakan pelanggaran seleksi.
9. Tidak sedang dalam tahap pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari seleksi CPNS/PPPK sebelumnya.
10. Pelamar tidak sedang menjalani masa sanksi akibat mengundurkan diri setelah lolos seleksi akhir ASN atau setelah mendapatkan nomor induk pegawai.
11. Belum pernah melamar pada posisi PPPK di instansi pemerintah lain untuk periode pengadaan pegawai tahun anggaran 2025.
12. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang ataupun ormas yang status hukumnya telah dicabut oleh negara.
13. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, yakni:
14. Pelamar wajib memiliki ijazah yang relevan dengan posisi yang dilamar, dengan syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
15. Ijazah dan konversi IPK bagi lulusan universitas luar negeri harus telah mendapatkan penyetaraan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
16. Kandidat wajib memiliki kesehatan fisik dan mental yang prima, mencakup kebugaran tubuh, kestabilan emosi, pola pikir positif, serta kemampuan bersosialisasi yang baik. Hal ini dibuktikan melalui:
17. Surat keterangan sehat dari dokter di rumah sakit atau puskesmas pemerintah, yang diserahkan apabila pelamar telah dinyatakan lolos seleksi akhir PPPK.
18. Menyertakan bukti pemeriksaan kesehatan jiwa/mental dari unit layanan kesehatan milik pemerintah setelah peserta dipastikan lulus seleksi.
19. Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba (NAPZA) yang diterbitkan oleh dokter pemerintah atau instansi berwenang (seperti BNN) setelah dinyatakan lulus tahap akhir.

Persyaratan khusus

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa seleksi PPPK KemenHAM tahun 2025 akan dibuka untuk 5 posisi jabatan dengan total alokasi sebanyak 500 orang, yakni Analisis SDM Ahli Pertama untuk 242 orang, Perencana Ahli Pertama untuk 82 orang, Apoteker Ahli Pertama 2 orang, Penata Layanan Operasional 108 orang, serta Pengelola Layanan Operasional untuk 66 orang.

Adapun persyaratan khusus untuk tiap jabatan tersebut meliputi:

1. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama

• Peserta wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang pengelolaan SDM, administrasi kepegawaian, atau personalia.
• Perencana Ahli Pertama
• Peserta wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang penyusunan maupun evaluasi rencana instrumen, kebijakan, program strategis, program tahunan, program kerja, maupun pengelolaan anggaran.

2. Apoteker Ahli Pertama

• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di unit pelayanan farmasi atau lingkup industri farmasi.
• Wajib menyertakan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masa berlakunya masih aktif.

3. Penata Layanan Operasional

• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan, seperti pelayanan publik, manajemen pengaduan, pekerjaan sosial, penyuluhan, ataupun teknis penyusunan modul dan kurikulum.

4. Pengelola Layanan Operasioal

• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, maupun penyusunan modul dan kurikulum.

Jadwal pelaksanaan PPPK KemenHAM 2025

Berikut jadwal lengkap untuk seleksi PPPK KemenHAM 2025:

• Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 – 14 Januari 2026
• Pendaftaran Seleksi: 7 – 23 Januari 2026
• Seleksi Administrasi: 8 – 29 Januari 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Januari 2026
• Masa Sanggah Seleksi Administrasi: 31 Januari – 2 Februari 2026
• Jawab Sanggah Seleksi Administrasi: 1 – 3 Februari 2026
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 4 Februari 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 8 – 10 Februari 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 11 – 17 Februari 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi (CAT): 24 – 26 Februari 2026
• Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 7 – 16 Maret 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 – 31 Maret 2026
• Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan): 11 April 2026
• Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 12 – 14 April 2026
• Jawab Sanggah Hasil Kelulusan: 12 – 15 April 2026
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 26 April 2026
• Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 27 April – 11 Mei 2026
• Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 – 25 Mei 2026

Sebagai tambahan informasi, pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM 2026 dilakukan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Selain itu, formasi PPPK ini akan ditempatkan di Unit Pusat maupun Kantor Wilayah KemenHAM yang terdiri dari 38 Wilayah Kerja.

Baca juga: Ratusan non-ASN Pemkab Natuna tidak diperpanjang kontrak

Baca juga: Gubernur Sumut minta PPPK tingkatkan pelayanan ke masyarakat

Baca juga: Pemkot Semarang angkat 2.354 PPPK

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.